Minggu, 20 Januari 2008

Warga Miskin di Eks Bioskop Beringin Memprihatinkan

selengkapnya baca www.metrotolis.com
selengkapnya baca www.metrotolis.com
selengkapnya baca www.metrotolis.com
selengkapnya baca www.metrotolis.com

Kamis, 17 Januari 2008

Sejumlah Proyek 2007 Diduga Bermasalah

TOLITOLI – Setelah berakhirnya tahun anggaran Desember 2007 lalu, sejumlah proyek yang diduga belum tuntas mulai muncul ke permukaan. Informasi yang diperoleh koran ini menyebutkan, proyek yang belum tuntas tersebut sebagian adalah proyek pengadaan seperti pengadaan mobil ambulance di Badan Rumah Sakit Umum Daerah, mobil patroli di Dinas Kehutanan, pengadaan kapal di dinas Perikanan dan Kelautan, serta proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran yang dikelola Kantor Dinas Tata Ruang (Distarung) Kabupaten Tolitoli.
Proyek mobil pemadam kebakaran misalnya, berdasarkan kontrak No.650/05.50/5/Distarung tanggal 12 September 2007 yang ditandatangani oleh pihak kontraktor pengadaan, yakni Yayasan Satya Pradana Timur (YSPT) bersama Kepala Dinas Tata Ruang A. Kadir Morana, S.Sos.MM selaku pejabat pembuat komitmen, namun sampai berakhirnya masa kontrak tanggal 13 Desember 2007 lalu, pengadaan mobil pemadam senilai Rp769.950.000 itu pihak rekanan belum juga menyerahkan fisik barang kepada Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli.
YSPT berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh notaris Rudi,SH Nomor 43 tertanggal 15 Agustus 2003 tidak ditemukan adanya unit usaha yang menyebutkan kalau yayasan itu juga bergerak dalam bidang pengadaan kendaraan, namun di dalam dokumen kontrak yayasan itu memiliki Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Jasa Perdagangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tolitoli tertanggal 11 Juni 2007.
Dalam sertifikasi itu menyebutkan Sub Bidang, alat peralatan suku cadang: kendaraan bermotor dan pengujiannya, namun tidak menyebutkan spesifikasi pengadaan kendaraan bermotor.
Yayasan ini sendiri, sejak tanggal 15 Nopember 2007 sudah menerima uang muka sebesar 30 persen senilai Rp239.085.000 melalui bendahara proyek Kantor Distarung Tolitoli.
Pemimpin Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Kantor Distarung Tolitoli, Rustam Abd. Rahman, mengatakan pihaknya tidak mengetahui soal kontrak pengadaan mobil pemadam itu karena memang bukan dirinya yang menanda tangani kontraknya. Tetapi kontrak itu ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Tata Ruang sebagai pejabat pembuat komitmen bersama Endy Zulfikar, Direktur YSPT.
Rustam mengaku, sebagai PPTK ia hanya bertugas soal administrasi saja, sehingga dirinya menyarankan agar hal ini dapat ditanyakan langsung kepada Kadis Tata Ruang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Namun ketika hendak dikonfirmasikan hal ini kepada Kadis Tata Ruang sedang tidak berada di tempat.

FORCE MAJORE
Sementara itu, Direktur YSPT Endy Zulfikar yang dihubungi tadi malam menjelaskan, keterlambatan pengadaan barang tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau karena tidak mampu mendatangkan mobil pemadam tersebut. Melainkan terkendala teknis yakni kondisi darurat (force majore).
"Ini kondisi darurat (force majore). Pemuatan mobil masih dipending karena cuaca buruk,ombak, sehingga beresiko bagi barang yang tidak dalam kontainer sehingga ekspedisi mendahulukan sembako," jelas Endy.
Kondisi katanya tidak saja dialami YSPT sendiri, melainkan juga beberapa pengadaan barang lainnya. Pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan menjelaskan masalah kondisi yang dihadapi saat ini.
"Barang sekarang ini masih tertahan di pelabuhan. Dan kami menunggu jadwal pengangkutan," jelasnya.
Dijelaskan Endy, sampai kemarin pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan pihak ekspedisi, namun katanya pihak sahabandar Tanjung Perak, Surabaya, masih memberikan warning bagi kapal yang akan berangkat.(di/ha)

Mutasi Diminta Ditunda

TOLITOLI - Isu mutasi di lingkungan birokrasi Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang marak dibicarakan, ternyata mendapat beragam tanggapan, tak terkecuali dari DPRD Tolitoli.
Ketua Fraksi Patriot, Rifai Mappasulle, misalnya, menilai sebaiknya mutasi yang lagi hangat diperbincangkan itu ditunda pelaksanaanya setelah selesai pembasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Alasannya, agar pembahasan anggaran di DPRD tidak terganggu.
“Kalau bisa ditunda saja dulu, supaya pembahasan anggaran tidak lagi molor. Karena disinyalir keterlambatan pembahasan anggaran akibat isu mutasi di SKPD. Terlebih jika rotasi kepala dinas dan badan itu dilaksanakan dalam waktu dekat atau sebelum pembahasan," nilai Rifai.
"Saya khawatir, kepala dinas yang baru ditempatkan tidak mengetahui usulan-usulan yang akan dibahas di dewan nanti,” tambahnya.
Jika ternyata mutasi itu tetap harus dilaksanakan, kata Rifai, ada baiknya, bupati sebagai user, melakukan fit and propert tes (Uji Kepatutan dan kelayakan) terhadap calon kepala dinas, atau bupati dapat pula berkoordinasi dengan lembaga legislatif, sekadar meminta masukan ataupertimbangan.
“Memang usulan kepala dinas atau badan adalah hak prerogatif bupati sebagai user untuk diusulkan ke Baperjakat Provinsi. Tapi tidak ada salahnya, jika bupati berkoordinasi dengan dewan, sekadar memberi masukan. Tidak salah pula, kalau sebelum menempatkan “orang-nya” menjadi kadis atau kepala badan, Bupati melaksanakan fit and proper test. Maksudnya, agar ungkapan the right man on the right place, bisa terlaksana,” usulnya.
Terlebih di instansi tekhnis, penempatan kepala dinas hendaknya dilakukan dengan pertimbangan yang matang. “Kita minta agar bupati, memperhatikan penempatan orang di dinas tekhnis. Faktor “kedekatan” harus dikesampingkan dan lebih mengedepankan sikap profesionalisme. Siapapun yang memiliki visi yang jelas terhadap pengembangan di dinas tersebut itulah yang harus diangkat sebagai kepala dinas,” katanya.
Lebih jauh, ungkapnya, bupati juga hendaknya memperhatikan tingkat golongan atau kepangkatan. "Yang tak kalah pentingnya jangan diabaikan masalah kepangkatan atau golongan. Kalau memang ada pangkat serta golongannya lebih tinggi ya dihargai. Ibarat di institusi kepolisian maupun TNI, tidak mungkin pucuk pimpinan pangkatnya lebih rendah dari bawahannya," pungkasnya.
Seperti diberitakan, isu seputar mutasi beberapa kepala dinas serta asisten kian kencang berhembus. Bahkan isu akan adanya pelantikan dalam waktu dekat juga semakin marak. Dari informasi yang dikumpulkan koran ini Selasa (15/1), menyebutkan, beberapa nama dipastikan akan berganti posisi. Mereka yang disebut-disebut bakal dimutasi dan menempati pos yang baru adalah, antara lain adalah Iskandar Nasir, Yusuf Bantilan, Supardi Lahaleke, Anhhar Dg Mallawa, Syarif Makmur, Zulkifli Datuamas serta Hasan Dg Manipi.
Ketujuh orang birokrat tersebut, diprediksi bakal mengantikan pejabat lainnya.
Iskandar Nasir, misalnya, kemungkinan akan mengepalai Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli, menggantikan Sartono S Juhran. Sementara posisinya sebagai Asisten III kemungkinan akan digantikan Anhar Dg Mallawa, yang saat ini masih menjabat kepala Badan Kepegawaian. Tapi ada yang meragukan.
Sementara itu, Yusuf Bantilan yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdin di Dinas PU, juga diprediksi bakal menggeser posisi Joko Prathomo sebagai kepala Dinas PU. (ha/ali)

Senin, 14 Januari 2008

Putra Tolitoli Itu Perkuat Timnas SoftBall

Persiapkan Kejuaraan Dunia di Canada

SIAPA yang menyangka, ada orang Tolitoli saat ini sedang memperkuat tim nasional softball. Dia adalah Roy Umbasan Amiruddin. Kawan-kawan satu timnya memanggil dengan sapaan Umbasan. Umbasan adalah bahasa daerah Tolitoli yang artinya, laki-laki.
orangtua Umbasan, namanya Muhammad Qaimuddin (almarhum). Sedangkan neneknya Rais Amiruddin. "Papa asli orang Tolitoli tepatnya kalau ngga salah di Kalangkangan, dan kakek namanya Rais Amiruddin," cerita Umbasan melalui email.
Karena orangtuanya berdomisili di Surabaya, sehingga Umbasan sendiri lahir di kota Boyo itu, 07 Agustus 1975 silam.
"Saya mulai menggeluti olah raga softball ini sejak kelas 4 SD di kota Surabaya karena almarhum papa dinas di Surabaya," katanya.
Orangtuanya pulah yang mengenalkan pertama softball itu. Dulu, orangtuanya sempat dinas di perusahaan Jepang yang notabene orang Jepang senang main softball. Karena Umbasan punya bakat kasti di sekolah, itulah sebabnya orangtuanya mendorong terjun ke olahrag ini.
"Orang-orang tua dulu mengenal softball itu rounders, lalu ada juga yg mengenal dengan bola bakar. Tapi yang paling sering orang dengar adalah kasti dan cara permainannya juga hampir sama," jelas Umbasan.
Pria yang belum lama ini melepas status lajangnya, pertama kali ikut kejuaraan tahun 1990, dalam kejuaraan junior memperkuat Jawa Timur. Tahun 1996 ikut PON. Saat itulah Umbasan masuk tim nasional.
"Setelah Sea Games 1997 saya ditarik oleh Jawa Barat sampai dengan sekarang," tuturnya.
Bersama dengan softball Umbasan sudah pernah bertanding untuk daerah di Jakarta, Bandung, Bali, Lampung, Kalimantan. Sementara untuk nasional di Fillipina, Singapore, Thailand, Malaysia, Australia, New Zealand.
"Insya Allah tahun 2009 ikut kejuaraan dunia di Canada," katanya.
Setelah masuk timnas, sejak saat itulah dia memakai nama Umbasan. Di timnas Umbasan menggunakan nomor punggung 44 sampai sekarang. Nama Umbasan kerap ditanya oleh teman-teman satu tim maupun dari Fhilipna. "Saya selalu menjawab Umbasan itu dari Tolitoli, Palu, Sulawesi Tengah," katanya.
Lebih jauh Umbasan mengungkapkan, bahwa dia tertarik dengan softball karena costumnya menarik. Pemainnnya ganteng dan cantik, begitu juga penontonnya. Tapi yang paling penting katanya, softball itu unik.
"Dan kalau kita serius latihan, kita bisa saja mempunyai kesempatan masuk tim nasional. Beda dengan sepak bola ataupun bola volley yang begitu banyak orang mengenal, tetapi untuk dapat masuk gabung ke team yg besar pun kesempatannya sangat sedikit," ujarnya.
Di penghujung tahun 2007 lalu, Umbasan mengakhiri lajangnya. Pesta perkawinannya berlangsung di Surabaya. Salah satu pihak keluarga yang hadir dari Tolitoli H. Iskandar Nasir.
"Saya hadir di pestanya. Umbasan memang orang Tolitoli. Dia termasuk keluarga besar di sini. Dan dialah satu-satunya orang Tolitoli yang memperkaut timnas softball," kata Iskandar Nasir.
Asisten III Kantor Bupati Tolitoli ini juga tidak mengerti jalan ceritanya, kenapa sampai Umbasan tertarik dengan softball. Tapi kata Iskandar, olahraga apapun jika digeluti dengan serius bisa membawa nama harum daerah tercinta ini.(ha)

Kamis, 03 Januari 2008

Potongan Fee Proyek Ribut

TOLITOLI - Sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir setiap proyek yang dikerjakan kontraktor pasti ada fee alias komisi, alias ucapan terima kasih, alias pungutan liar yang dikeluarkan oleh kontraktor. Jumlahnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, antara kontraktor dengan si penanggungjawab proyek. Tidak jelas, kepada siapa fee itu distor.
Tapi ini sulit dibuktikan karena masing-masing pihak tidak ada yang berani menggunakan bukti pembayaran berupa kwitansi. Kapan pakai kwitansi, disitulah awal kehancurannya. Tapi jika ditanya kepada kontraktor secara persuasif, hampir semua kontraktor mengatakan mengeluarkan fee dari nilai proyek itu. Dan ini hampir terjadi di semua sektor.
Dari sejumlah sumber yang dihimpun Metro Tolis Kamis kemarin menyebutkan, masalah pembagian fee ini akhirnya "ribut". Dan ini terjadi di salah satu bank tempat pencairan uang.
Peristiwa ini terjadi setelah kasir bank mencairkan dana milik salah seorang kontraktor atas hasil pekerjaan proyek. Tetapi sang kontraktor belum meninggalkan bank, tagihan untuk fee dengan besaran tertentu sudah disodorkan oleh salah seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum (PU) kepada kontraktor yang bersangkutan. Mungkin karena jumlah fee tersebut di luar perjanjian dan sudah memberatkan pengusaha, akhirnya sempat ribut.
Kebetulan Kamis menjelang sore kemarin banyak kontraktor yang kumpul di bank menunggu pencairan, akhirnya masalah itu menjadi pembicaraan menarik di luar. Dari situlah koran ini menangkap banyak informasi terkait dengan potongan fee proyek. Jumlahnyapun bervariasi. Ada yang mengatakan proyeknya dipotong sampai 18 persen diluar PPN/PPh, ada juga yang mengatakan 10 persen di luar PPN/PPh, bahkan ada juga yang mengatakan dipotong hingga 20 persen sudah termasuk PPN/PPh. Tapi semua itu, masih sulit dibuktikan secara fisik karena tidak ada bukti-bukti transaksi berupa kwitansi.
"Kalau fee lima sampai 10 persen mungkin tidak terlalu memberatkan. Hitung-hitung ini juga sebagai ucapan terima kasih. Tetapi kalau sudah lebih dari 10 persen, sudah bikin susah kontraktor," kata salah seorang pengusaha dalam suatu kesempatan.
Jika setiap proyek dikenakan fee 10 persen ditambah PPN/PPh 10 persen, maka sudah bisa dipastikan dana yang harus dikeluarkan untuk satu proyek sudah 20 persen. Artinya, makin banyak fee yang dikeluarkan makin banyak pula dana proyek tersebut terkuras. Belum lagi pengeluaran yang lain-lain, termasuk dana yang digunakan untuk melobi proyek tersebut.(ha/an)