Mutasi Diminta Ditunda

TOLITOLI - Isu mutasi di lingkungan birokrasi Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang marak dibicarakan, ternyata mendapat beragam tanggapan, tak terkecuali dari DPRD Tolitoli.
Ketua Fraksi Patriot, Rifai Mappasulle, misalnya, menilai sebaiknya mutasi yang lagi hangat diperbincangkan itu ditunda pelaksanaanya setelah selesai pembasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Alasannya, agar pembahasan anggaran di DPRD tidak terganggu.
“Kalau bisa ditunda saja dulu, supaya pembahasan anggaran tidak lagi molor. Karena disinyalir keterlambatan pembahasan anggaran akibat isu mutasi di SKPD. Terlebih jika rotasi kepala dinas dan badan itu dilaksanakan dalam waktu dekat atau sebelum pembahasan," nilai Rifai.
"Saya khawatir, kepala dinas yang baru ditempatkan tidak mengetahui usulan-usulan yang akan dibahas di dewan nanti,” tambahnya.
Jika ternyata mutasi itu tetap harus dilaksanakan, kata Rifai, ada baiknya, bupati sebagai user, melakukan fit and propert tes (Uji Kepatutan dan kelayakan) terhadap calon kepala dinas, atau bupati dapat pula berkoordinasi dengan lembaga legislatif, sekadar meminta masukan ataupertimbangan.
“Memang usulan kepala dinas atau badan adalah hak prerogatif bupati sebagai user untuk diusulkan ke Baperjakat Provinsi. Tapi tidak ada salahnya, jika bupati berkoordinasi dengan dewan, sekadar memberi masukan. Tidak salah pula, kalau sebelum menempatkan “orang-nya” menjadi kadis atau kepala badan, Bupati melaksanakan fit and proper test. Maksudnya, agar ungkapan the right man on the right place, bisa terlaksana,” usulnya.
Terlebih di instansi tekhnis, penempatan kepala dinas hendaknya dilakukan dengan pertimbangan yang matang. “Kita minta agar bupati, memperhatikan penempatan orang di dinas tekhnis. Faktor “kedekatan” harus dikesampingkan dan lebih mengedepankan sikap profesionalisme. Siapapun yang memiliki visi yang jelas terhadap pengembangan di dinas tersebut itulah yang harus diangkat sebagai kepala dinas,” katanya.
Lebih jauh, ungkapnya, bupati juga hendaknya memperhatikan tingkat golongan atau kepangkatan. "Yang tak kalah pentingnya jangan diabaikan masalah kepangkatan atau golongan. Kalau memang ada pangkat serta golongannya lebih tinggi ya dihargai. Ibarat di institusi kepolisian maupun TNI, tidak mungkin pucuk pimpinan pangkatnya lebih rendah dari bawahannya," pungkasnya.
Seperti diberitakan, isu seputar mutasi beberapa kepala dinas serta asisten kian kencang berhembus. Bahkan isu akan adanya pelantikan dalam waktu dekat juga semakin marak. Dari informasi yang dikumpulkan koran ini Selasa (15/1), menyebutkan, beberapa nama dipastikan akan berganti posisi. Mereka yang disebut-disebut bakal dimutasi dan menempati pos yang baru adalah, antara lain adalah Iskandar Nasir, Yusuf Bantilan, Supardi Lahaleke, Anhhar Dg Mallawa, Syarif Makmur, Zulkifli Datuamas serta Hasan Dg Manipi.
Ketujuh orang birokrat tersebut, diprediksi bakal mengantikan pejabat lainnya.
Iskandar Nasir, misalnya, kemungkinan akan mengepalai Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli, menggantikan Sartono S Juhran. Sementara posisinya sebagai Asisten III kemungkinan akan digantikan Anhar Dg Mallawa, yang saat ini masih menjabat kepala Badan Kepegawaian. Tapi ada yang meragukan.
Sementara itu, Yusuf Bantilan yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdin di Dinas PU, juga diprediksi bakal menggeser posisi Joko Prathomo sebagai kepala Dinas PU. (ha/ali)